Perbatasan NKRI
Perbatasan NKRI
dengan negara-negara tetangga
Konflik-konflik di daerah perbatasan
Indonesia dengan Negara lain
1.
Batas Perairan Indonesia-Malaysia di Selat Malaka
Pada tahun 1969 Malaysia mengumumkan
bahwa lebar wilayah perairannya menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar
seseuai ketetapan dalam Konvensi Jenewa 1958. Namun sebelumnya Indonesia telah
lebih dulu menetapkan batas-batas wilayahnya sejauh 12 mil laut dari garis dasar
termasuk Selat Malaka. Hal ini menyebabkan perseteruan antara dua negara
mengenai batas laut wilayah mereka di Selat Malaka yang kurang dari 24 mil
laut.
Penyelesaian
Pada tahun 1970 tepatnya bulan
Februari-Maret dilaksanakan perundingan mengenai hal tersebut, sehingga
menghasilkan perjanjian tentang batas-batas Wilayah Perairan kedua negara di
Selat Malaka. Penentuan titik kordinat ditetapkan berdasarkan garis pangkal
masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional
1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu
diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Namun belum
ditetapkannya batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) menyebabkan seringnya
tangkap-menangkap nelayan di wilayah perbatasan. Berdasarkan ketentuan
UNCLOS-82, sebagai coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan
Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai base line yang31dua pulau tersebut lebih
dari 100 mil laut.
2.
Batas Perairan Indonesia-Singapura di Pulau Karimun Besar dan Pulau
Bintan
Di sebelah utara Pulau Karimun Besar
dan Pulau Bintan merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Indonesia,
Singapura dan Malaysia. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas
laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi
pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke
arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura
telah menggabungkan beberapa pulaunya menjadi daratan yang luas.
Penyelesaian
Negosiasi antara kedua belah pihak
yang dilakukan sejak tahun 2005 akhirnya berbuah kesepakatan bahwa Batas laut
yang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer.
Kesepakatan ini mulai berlaku tertanggal 30 Agustus 2010
3.
Batas Perairan Indonesia-Filipina mengenai Pulau Miangas
Pulau Miangas yang terletak dekat
Filipina, diklaim miliknya. Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi
Filipina yang masih mengacu pada treaty of paris 1898. Sementara Indonesia
berpegang pada wawasan nusantara (the archipelagic principles) sesuai dengan
ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982).
Penyelesaian
Dinyatakan lebih lanjut dalam
protocol perjanjian ekstradisi Indonesia – Filiphina mengenai defisi wilayah
Indonesia yang menegaskan Pulau Miangas adalah Milik Indonesia atas dasar
putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 4 April 1928
4. Batas Daratan Indonesia-Malaysia
mengenai Ambalat
Sengketa Ambalat ini diakibatkan oleh
negara Malaysia yang ingin merebut Ambalat karena keistimewaan Ambalat yang
memiliki kakayaan laut dan bawah laut, khususnya untuk pertambangan minyak. Hal
ini dapat dibuktikan ketika Malaysia membuat peta baru pada tahun 1969 yang
memasukan pulau Sipadan dan Ligitan pada wilayah negaranya, tentu negara Indonesia
tidak terima dengan pengakuan sepihak tanpa dasar aturan yang jelas. Pengajuan
sepihak itu membuat Indonesia tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Lalu
Indonesia menyelesaikan sengketa ini dengan penandatanganan kembali Persetujuan
Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia.
Penyelesaian
Malaysia kembali membuat sengketa
dengan Indonesia atas pembuatan peta baru pada tahun 1979 yang secara sepihak
membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke
dalam wilayahnya. Indonesia kembali tidak mengakui peta baru Malaysia karena
melanggar perjanjian yang telah disepakati. Ancaman perbatasan yang dilakukan
Malaysia ini semakin diperparah ketika Mahkamah Internasional menyatakan pulau
Sipadan dan Ligitan yang berada di blok Ambalat dinyatakan bagian dari wilayah
Malaysia. Namun Pulau Ambalat tetap berada dalam wilayah Indonesia.
5. Batas Daratan Indonesia-Singapura
mengenai Penambangan Pasir Pulau Nipa
Sengketa mengenai penambangan pasir
laut di perairan sekitar Kepulaun Riau yang dilakukan oleh Singapura harus
ditangani serius oleh pemerintah Indonesia. Penambangan pasir tersebut
mengakibatkan kerusakan parah pada ekosistem pesisir pantai sehingga banyak
para nelayan kita yang kehilangan mata pencaharian. Lebih parahnya penambangan
pasir laut yang dilakukan itu mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil di
Indonesia karena telah ada kasus tenggelamnya pulau Nipah. Jika hal ini
dibiarkan saja maka diatakutkan terjadi perubahan batas laut dengan Singapura
karena perubahan geografis di Indonesia.
Penyelesaian
Kementrian Pertahanan Mengkampanyekan
Untuk Mereklamasi Pulau Nipa karena pada tahun 2004 sampai 2008 penduduk
menjual pasir pantai Pulau Nipa kepada Singapura. Langkah KemHan ini
menghabiskan dana lebih dari 300 Milyar Rupiah.
Ini hanya sebagian kecil permasalahan
perbatasan Indonesia dengan negara tentangga, sebenarnya masih banyak yang
belum sempat saya tuturkan.Usaha pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan
wilayah NKRI bukanlah isapan jempol belaka, berkali-kali wilayah Indonesia
terselamatkan atas klaim-klaim negara luar. Meskipun beberapa wilayah Indonesia
jatuh ketangan asing seperti Pulau Sipadan dan Ligitan. Kita sebagai calon
penerus bangsa harus jeli dan ikut serta mengawasi wilayah perbatasan negara
kita. Semoga tidak terjadi lagi permasalahan wilayah perbatasan yang dapat
merugikan negara.
Perjanjian diantara Indonesia dan Negara
tetangga
1. Malaysia
Kesepakatan yang sudah ada antara
Indonesia dengan Malaysia di wilayah perbatasan adalah garis batas Landas
Kontinen di Selat Malaka dan Laut Natuna berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Malaysia tentang pene-tapan garis
batas landas kontinen antara kedua negara (Agreement Between Government of the
Republic Indonesia and Government Malaysia relating to the delimitation of the
continental shelves between the two countries), tanggal 27 Oktober 1969 dan
diratifikasi dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969.
Berikutnya adalah Penetapan Garis
Batas Laut Wilayah RI – Malaysia di Selat Malaka pada tanggal 17 Maret 1970 di
Jakarta dan diratifikasi dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1971 tanggal 10
Maret 1971. Namun untuk garis batas ZEE
(Zona Ekonomi Eksklusif) di Selat Malaka dan Laut China Selatan antara kedua
negara belum ada kesepakatan.
Batas laut teritorial Malaysia di
Selat Singapura terdapat masalah, yaitu di sebelah Timur Selat Singapura, hal
ini mengenai kepemilikan Karang Horsburgh (Batu Puteh) antara Malaysia dan
Singapura. Karang ini terletak di tengah antara Pulau Bintan dengan Johor
Timur, dengan jarak kurang lebih 11 mil. Jika Karang Horsburg ini menjadi milik
Malaysia maka jarak antara karang tersebut dengan Pulau Bintan kurang lebih 3,3
mil dari Pulau Bintan.
Perbatasan Indonesia dengan Malaysia
di Kalimatan Timur (perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya) dan Perairan Selat
Malaka bagian Selatan, hingga saat ini masih dalam proses perundingan. Pada segmen di Laut Sulawesi, Indonesia
menghendaki perundingan batas laut
teritorial terlebih dulu baru kemudian merundingkan ZEE dan Landas Kontinen.
Pihak Malaysia berpendapat perundingan batas maritim harus dilakukan dalam satu
paket, yaitu menentukan batas laut teritorial, Zona Tambahan, ZEE dan Landas
Kontinen. Sementara pada segmen Selat Malaka bagian Selatan, Indonesia dan
Malaysia masih sebatas tukar-menukar peta illustrasi batas laut teritorial
kedua negara.
2. Papua Nugini
Perbatasan Indonesia dengan Papua New
Guinea telah ditetapkan sejak 22 Mei 1885, yaitu pada meridian 141 bujur timur,
dari pantai utara sampai selatan Papua. Perjanjian itu dilanjutkan antara
Belanda-Ing-gris pada tahun 1895 dan antara Indonesia-Papua New Guinea pada
tahun 1973, ditetapkan bahwa perbatasan dimulai dari pantai utara sampai dengan
Sungai Fly pada meridian 141° 00’ 00” bujur timur, mengikuti Sungai Fly dan
batas tersebut berlanjut pada meridian 141° 01’ 10” bujur timur sampai pantai
selatan Papua.
Permasalahan yang timbul telah dapat
diatasi yaitu pelintas batas, penegasan garis batas dan lainnya, melalui
pertemuan rutin antara delegasi kedua negara. Masalah yang perlu diselesaikan
adalah batas ZEE sebagai kelanjutan dari batas darat.
3. Timor Leste
Perundingan batas maritim antara
Indonesia dan Timor Leste belum pernah dilakukan, karena Indonesia menghendaki
penyelesaian batas darat terlebih dahulu baru dilakukan perundingan batas
maritim. Dengan belum selesainya batas maritim kedua negara maka diperlukan langkah-langkah terpadu untuk
segera mengadakan pertemuan guna membahas masalah perbatasan maritim kedua
negara.
Permasalahan yang akan sulit
disepakati adalah adanya kantong (enclave) Oekusi di Timor Barat. Selain itu
juga adanya entry/exit point Alur Laut Kepulauan Indonesia III A dan III B
tepat di utara wilayah Timor Leste. (Sumber: Mabes TNI AL).
4. Singapura
Perjanjian perbatasan maritim antara
Indonesia dengan Singapura telah dilaksanakan mulai tahun 1973 yang menetapkan
6 titik koordinat sebagai batas kedua negara. Perjanjian tersebut kemudian
diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1973.
Permasalahan yang muncul adalah belum
adanya perjanjian batas laut teritorial bagian timur dan barat di Selat
Singapura. Hal ini akan menimbulkan kerawanan, karena Singapura melakukan
kegiatan reklamasi wilayah daratannya. Reklamasi tersebut mengakibatkan wilayah
Si-ngapura bertambah ke selatan atau ke Wilayah Indonesia.
Penentuan batas maritim di sebelah
Barat dan Timur Selat Singapura memerlukan perjanjian tiga negara antara Indonesia,
Singapura dan Malaysia. Perundingan perbatasan kedua negara pada Segmen Timur,
terakhir dilaksanakan pada 8-9 Februari 2012 di Bali (perundingan ke-2).
5. Vietnam
Perbatasan Indonesia – Vietnam di
Laut China Selatan telah dicapai kesepakatan, terutama batas landas kontinen
pada tanggal 26 Juni 2002. Akan tetapi perjanjian perbatasan tersebut belum
diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya Indonesia dan Vietnam perlu membuat
perjanjian perbatasan ZEE di Laut China Selatan. Perundingan perbatasan kedua
negara terakhir dilaksanakan pada 25-28 Juli 2011 di Hanoi (perundingan ke-3)
6. Filipina
Perundingan RI – Philipina sudah
berlangsung 6 kali yang dilaksanakan secara bergantian setiap 3 – 4 bulan sekali. Dalam perundingan di
Manado tahun 2004, Philipina sudah tidak mempermasalahkan lagi status Pulau
Miangas, dan sepenuhnya mengakui sebagai milik Indonesia.
Hasil perundingan terakhir penentuan
garis batas maritim Indonesia-Philipina dilakukan pada bulan Desember 2005 di
Batam. Indonesia menggunakan metode proportionality dengan memperhitungkan lenght of coastline/ baseline kedua negara,
sedangkan Philipina memakai metode median line. Untuk itu dalam perundingan
yang akan datang kedua negara sepakat membentuk Technical Sub-Working Group
untuk membicarakan secara teknis opsi-opsi yang akan diambil
7. India
Indonesia dan India telah mengadakan
perjanjian batas landas kontinen di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974 dan
telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974 yang meliputi perbatasan
antara Pulau Sumatera dengan Nicobar.
Selanjutnya dilakukan perjanjian
perpanjangan batas landas kontinen di New Dehli pada tanggal 14 Januari 1977
dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977 yang meliputi Laut Andaman
dan Samudera Hindia.
Perbatasan tiga negara,
Indonesia-India- Thailand juga telah diselesaikan, terutama batas landas
kontinen di daerah barat laut sekitar Pulau Nicobar dan Andaman. Perjanjian
dilaksankaan di New Delhi pada tanggal 22 Juni 1978 dan diratifikasi dengan
Keppres Nomor 25 Tahun 1978. Namun demikian kedua negara belum membuat
perjanjian perbatasan ZEE.
8. Thailand
Indonesia dan Thailand telah
mengadakan perjanjian landas kontinen di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971,
perjanjian tersebut telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972.
Perjanjian perbatasan tersebut merupakan batas landas kontinen di Utara Selat
Malaka dan Laut Andaman.
Selain itu juga telah dilaksanakan
perjanjian batas landas kontinen antara tiga negara yaitu Indonesia, Thailand
dan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971. Perjanjian
ini telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1972.
Perbatasan antara Indonesia dengan
Thailand yang belum diselesaikan khususnya adalah perjanjian ZEE.
9. Australia
Perjanjian Batas Landas Kontinen
antara Indonesia-Australia yang dibuat pada 9 Oktober 1972 tidak mencakup gap
sepanjang 130 mil di selatan Timor Leste. Perbatasan Landas Kontinen dan ZEE
yang lain, yaitu menyangkut Pulau Ashmore dan Cartier serta Pulau Christmas
telah disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 14
Maret 1997, sehingga praktis tidak ada masalah lagi. Mengenai batas maritim
antara Indonesia – Australia telah dicapai kesepakatan yang ditandatangani pada
1969, 1972 dan terakhir 1997.
10. Palau
Perbatasan Indonesia dengan Palau
terletak di sebelah utara Papua. Palau telah menerbitkan peta yang
menggambarkan rencana batas “Zona Perikanan/ZEE” yang diduga melampaui batas yurisdiksi
wilayah Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya nelayan Indonesia yang
melanggar wilayah perikanan Palau. Permasalahan ini timbul karena jarak antara
Palau dengan Wilayah Indonesia kurang dari 400 mil sehingga ada daerah yang
overlapping untuk ZEE dan Landas Kontinen. Perundingan perbatasan kedua negara
terakhir dilaksanakan pada 29 Februari - 1 Maret 2012 di Manila (perundingan
ke-3)
